Di sebuah SD ada dana bantuan untuk merehab bangunan (lokasinya saya rahasiakan ya, demi keamanan saya hehehe). Seperti biasa kalau ada dana yang turun seperti itu ada uang administrasi dimana-mana, dan semuanya sudah ditentukan dari atas. Termasuk si pemborong yang akan mengerjakan rehab juga sudah ditunjuk dari sananya. Tapi bukan itu yang ingin saya ceritakan, biarlah itu dibahas dilain waktu saja.

Singkat cerita saat akan dimulai pengerjaan, si pemborong mengeluh dan bilang tidak bisa mengerjakan proyek rehab. Dia merasa jiwanya terancam. Loh kok? Akhirnya si pemborong dipanggil dan dipertemukan dengan tokoh masyarakat setempat, tentu saja dengan pihak sekolah sebagai penengah (dan yang berkepentingan terhadap pembangunan/rehab).

Dari pertemuan itulah terungkap, wakil masyarakat meminta agar pekerja berasal dari masyarakat sekitar. Dengan sedikit memberikan ‘saran yang cukup bijak’, jika pekerjanya bukan dari masyarakat situ, dia tidak bertanggung jawab atas keamanan proyek itu. Duh! Akhirnya demi kelancaran proyek, dan alasan lain-lainnya akhirnya disetujuilah pada pengerjaan rehab itu akan dikerjakan oleh pekerja yang berasal dari daerah sekitar SD itu. Dan proyek rehab selesai.

Dalam banyak hal, masyarakat setempat merasa punya hak untuk meminta bagian. Dan dalam kasus di atas padahal yang bakal menikmati hasil rehab SD itu ya mereka juga. Tapi mereka juga yang sedikit banyak menghambat proyek itu. Negeri kita memang unik